Dialog Para Pihak Pembelajaran dari Praktek Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit

NOVEMBER 12,2019

Jakarta – Praktek Sertifikasi di Indonesia adalah keniscayaan. Dialog Para Pihak dalam pembelajaran dari Praktek Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit adalah inisiatif untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait proses dan persyaratan bagi keberterimaan yang lebih luas untuk skema sertifikasi dan memperoleh masukan untuk perbaikan prinsip dan kriteria ISPO untuk continuous improvement. “ISPO adalah penting untuk keberlanjutan sawit Indonesia” ujar Rusman Heriawan selaku Penasihat FoKSBI. Dalam perjalanannya sejak tahun 2011 sampai 2019, telah banyak capaian sertifikasi ISPO yang telah diraih. Namun demikian, feedback dari stakeholders terkait cakupan aspek keberlanjutan tidak hanya diperhatikan pada tingkat budidaya (hulu) namun juga pada proses pengolahan (hilir). Deklarasi GAPKI mengenai “ISPO 100 %” tahun 2020 adalah komitmen yang nyata bahwa sertifikasi memberi manfaat baik dari aspek lingkungan, social dan ekonomi. Untuk menyuarakan ISPO, diharapkan segenap Lembaga Sertifikasi menjadi ujung tombak Sertifikasi ISPO, karena bersifat independent dan diakui oleh berbagai pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kelapa sawit memerlukan basis data yang kuat, namun perlu ada kesepakatan Bersama agar tercipta “satu data kelapa sawit” yang dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Peran kelapa sawit bagi pembangunan perekonomian Indonesia perlu dielaborasi lebih lanjut untuk mendapatkan harga premium jika sudah tersertfikasi. ISPO sendiri juga sudah berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kesesuaian 12 dari 17 SDGs goals. Dengan dialog para pihak ini diharapkan terdapat knowledge and experience sharing dari para peserta.

Dalam sesi pertama, yang dimoderatori oleh Rismansyah Danasaputra, dengan para panelis adalah Dedi Junaedi, Direktur PPHBun merangkap sebagai Sekretaris Komisi ISPO dengan materi Serifikasi ISPO: Praktek di lapnagan dan update coapaian hingga saat ini, lalu Muh. Saifullah, selaku Plt. Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura dengan materi Tata Keloala ISPO dibawah Peraturan Persiden, dan Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifkasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan materi : Mutual Recognition Arrangements (MRA) bagi keberterimaan produk bersertifikat di pasar internasional, lalu sesi kedua, dimoderatori oleh Aisyah Sileuw, selaku Fasilitator FoKSBI, dengan Tema Harapan Stakeholder bagi Standar Keberlanjutan Kelapa Sawit,  dengan para panelis adalah perwakilan dari RSPO, yaitu Tiur Rumondang, sebagai Direktur Operasional RSPO di Indonesia, lalu Haskarlianus Pasang selaku Co-Chair of the ISCC Technical Committee Southeast Asia, dan Rismansyah Danasaputra, dari Tim Penguatan ISPO.

Beberapa hal yang menjadi isu penting adalah keberterimaan ISPO diharapkan dapat dikembangkan dengan skema rantai pasok yang telah dikembangkan oleh RSPO dan MSPO. Karena inisiasi oleh Kementerian Pertanian hanya mencakup rantai pasok hingga CPO. Ke depannya, Dewan Pengarah ISPO akan menyusun standard rantai pasok bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian yang akan mencakup CPO dan produk turunannya, 2) Kewajiban satu data juga akan mencakup pekebun swadaya, 3) tidak boleh ada diferensiasi kebijakan agar pekebun diberikan guarantee tentang harga TBS, sehingga keberterimaan ISPO akan semakin besar, 4) Negara perlu hadir dalam pemenuhan ISPO oleh Pekebun, walaupun jumlahnya masih sedikit namun Sertifikasi ISPO bagi pekebun bukanlah hal yang mustahil. 5) ke depannya, dalam penyempurnaan Prinsip dan Kriteria, ketelurusan produk bersertifikat ISPO akan sampai kepada organisasi  pekebun, bukan ke pokok kelapa sawit maupun individu pekebun. 6) Akreditas bagi Lembaga sertifikasi ISPO hanya ISO 9001 dan 14001, hal ini akan disesuaikan menjadi ISO 17065. 7) Skema ISCC yang lahir dari EU Renewable Energy Directive (RED). Dalam sertifikasi ISCC, sumber bahan baku harus sesuai standard dan sekarang ISCC-EU telah dikembangkan menjadi ISCC Plus untuk produk non-fuel agar mengakomodasi pangsa pasar yang lebih luas. 8) Sertifikat RSPO dan ISCC adalah benchmarking untuk ISPO untuk mendapatkan gap analysis yang dapat membantu peningkatan kapasitas guna mendorong produktivitas, kepastian akses pasar, dan pendapatan yang lebih tinggi. ISPO diharapkan ke depannya akan menerapkan insentif tambahan, seperti harga premium yang akan didiskusikan oleh Dewan Pengarah.

Dalam dialog Para Pihak mengenai Pembelajaran dari Praktek Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit, Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono memberikan beberapa penutup, yaitu ISPO harus belajar dari skema lain seperti RSPO dan ISCC, dan sangat mengapresiasi bagi ISCC dan RSPO yang telah memberikan masukan bagi ISPO, dengan pemenuhan 12 dari 17 target SDGs, ISPO diharapkan mendapatkan nilai positif unutk mencapai keberterimaan ISPO. Dialog antar skema sertifikasi seperti RSPO dan ISCC akan ditindaklanjuti dengan koordinasi teknis. Ditjenbun akan mengirimkan surat kepada ISCC dan RSPO untuk menyampaikan masukan konstruktif secara formal kepada ISPO.