Konsultasi Publik Rancangan Rencana Aksi Kabupaten Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAK KSB) Kabupaten Pelalawan

OKTOBER 24,2019

Pangkalan Kerinci – Konsultasi Publik RAK KSB Kabupaten Pelalawan diinisasi oleh SPOI UNDP sebagai bagian dari komitmen untuk mempercepat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia melalui peningkatan kerja sama para pemangku kepentingan (multi stakeholder), yaitu pemerintah, pelaku usaha (pengusaha dan pekebun), asosiasi serta organisasi social kemasyarakatan. Sebelum dilakukan konsultasi Publik, dijelaskan terlebih dahulu mengenai Latar Belakang Pembentukan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan (FoKSBI) Kabupaten Pelalawan melalui SK Bupati Pelalawan No. 601 tahun 2017. Dan salah satu agenda utama FoKSBI Pelalawan adalah menyusun rancangan RAK KSB Pelalawan. Perlu diketahui bahwa RAK KSB bertujuan untuk: 1) Dokumen Acuan bagi berbagai pemangku kepentingan; 2) Memperkuat koordinasi dan sinergisitas berbagai pihak; dan 3) Meningkatkan Pemantauan pelaksanaan yang menjadi tujuan utamanya adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dijelaskan pula mengenai Komponen RAK KSB. Dalam konsultasi Publik ini, didapatkan beberapa masukan baik dari pihak Pemerintah Daerah Pelalawan, dalam hal ini Disbunnak (Dinas Perkebunan dan Peternakan), dalam hal ini disampaikan Hery Hadisyah, yaotu mengenai alokasi 20 % lahan untuk masyarakat perlu landasan hukum dan penyelesaian satus lahan yang terindikasi ekosistem gambut. Wakil Bupati Pelalawan, H. Zardewan menegaskan bahwa Draft Dokumen RAK KSB akan disempurnakan melalui masukan dalam konsultasi public dan akan dilegalisasi dengan SK Bupati. H. Zardewan memaparkan bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki potensi besar kelapa sawit, sehingga pengembangan techno park diharapkan menjadi pioneer sebagai downstream industry inisiator, sehingga produk kelapa sawit tidak hanya CPO namun juga produk turunan lainnya. Dan kegiatan yang sedang dikemangkan dapat menjawab isu tentang biofuel, untuk menjaga stabilitas harga produk kelapa sawit.

Edi Syafri dari Universitas Islam Riau, memberi masukan mengenai Pengelolaan berwawasan lingkungan, dengan upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan dapat menjawab pencegahan karhutla dengan penyediaan sumber air, dan juga rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, seperti kekeringan sungai dan perlindungan sempadan sungai. Tokoh muda masyarakat lokal Pelalawan, Prihamadi, memberikan isu yang paling utama adalah terkait dengan kebakaran hutan dan perlu investigasi mendalam agar kasus ini tidak berlanjut setiap tahun, yang ironisnya lahan-lahan terbakar adalah lahan yang sudah tersertifiaksi Sustainable Palm Oil. AMDAL menjadi perhatian khusus, dengna pengawasan dari Dinas terkait dan ini menjadi indikator dalam mendeteksi risiko terjadinya kebakaran, sehingga diusulkan dalam RAK KSB untuk menjalin sinergisitas antara SKPD dalam pencegahan kebakaran. Untuk memperkuat RAK KSB, dalam hal mitigasi, Perwakilan Polres Pelalawan, AKP Ade Pranyoto, menyampaikan bahwa Kepolisian menangani secara serius semua kasus karhutla, namun keterbatasn SDM menjadi kendala, sehingga perlu sinergisitas berbagai pihak. Namun, ada kritik terkait dengan RAK KSB, yaitu unsur dalam dokumen RAK KSB tidak menyentuh kondisi nyata di lapangan dan perlu dijabarkan secara detail mengenai time frame, serta suistabsi aksi yang tercantum dalam dokumen terlalu umum dan tidak aplikatif. Sebagai konklusi dari Konsultasi Publik ini adalah

  • RAK akan mengacu pada RAN dengan penyesuaian pada kepentingan dan kemampuan di Kabupaten. Perlu ada Tim Kecil untuk menyisir kembali kegiatan yang belum menyentuh kondisi lapangan
  • Perlu ada tahap pertemuan selanjutnya untuk mendiskusikan lokasi bagi implementasi RAK KSB, untuk penetapan indicator keberhasilan dan strategi pencapaiannya.
  • Kegiatan dalam RAK KSB, dilakukan secara kontinyu sampai dengan 2024, sehingga perlu disisr kembali kegiatan mana yang menjadi prioritas
  • Konsultasi Publik ini berfungsi sebagai auto-critic bagi semua pihak, untuk menjaga konsistensi komitmen terhadap rencana kegiatan.
  • Pendanaan FokSBI Pelalawan perlu dipikirkan ke depan, agar ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Dan program yang ditetapkan menyesuaikan kemampuan Dinas terkait dalam penyelesaian kegiatan RAK KSB.