Pertemuan Komite Pengarah FoKSBI sebagai tindak lanjut dari Keberlanjutan FoKSBI

OKTOBER 8,2019

Jakarta – Komite Pengarah berkomitmen penuh untuk mendukung RAN KSB. Persiapan setiap Kementerian dan Lembaga menjadi perhatian utama, termasuk kesiapan mekanisme pelaksanaannya, baik pada level SDM, Anggaran, koordinasi antara Pusat dan Daerah. GAPKI juga akan memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan GAPKI Daerah untuk melakukan sosialisasi RAN KSB. Dengan adanya “Side Event” pada pertemuan IPOC di Bali. Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono berdeklarasi bahwa semua anggota GAPKI pada tahun 2020 akan bersertifikasi ISPO. “100 % (sertifikasi) ISPO tahun 2020” tegas Joko Supriyono pada pertemuan Komite Pengarah FoKSBI ini.

Substansi Inpres RAN KSB adalah komitmen Bersama, apabila masih ada dispute dalam program dan kegiatan, kaitan dengan penyelesaian status lahan dalam Kawasan hutan, Inpres RAN KSB bersifat sebagai pelengkap. Diperlukan sinergisitas para pihak dalam implementasi RAN KSB ini. Setiap anggota Komite Pengarah memberikan paparannya mengenai progress pelaksanaan dan komitmennya, Direktur PPHBun, Dedi Junaedi, berkomitmen penuh untuk melaksanakan RAN KSB, dengan melakukan diskusi dengan berbagai kementerian dan juga pelaku usaha, dalam hal ini GAPKI sebagai tindak lanjut Deklarasi GAPKI 100 % ISPO tahun 2020. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait seperti BPDP KS, untuk melakukan Peremajaan Sawit Rakyat, untuk menfasilitasi pendanaan dari BPDP KS kepada Pekebun Kelapa Sawit. Di kesempatan yang lain, Direktur Jenderal Planologi, Prof Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr., menyampaikan langsung bahwa KLHK akan melakukan komunikasi insentif dengan Kemenko Perekonomian untuk menyusun laporan progress pelaksanaan Inpres No. 8 tahun 2018, khususnya terkait moratorium. Dan sebagai tindak lanjut dari Keberlanjutan FoKSBI, Winantha Inantha, dari The Natural Conservancy, memberikan paparan mengenai FoKSBI yang akan menjadi pusat informasi dan kelembagaan FoKSBI ke depan agar secara finansial dan sumber daya dapat berkelanjutan.

Dalam diskusi lebih lanjut, banyak pertanyaan dan klarifikasi mengenai kontradiksi di lapangan. Derom Bangun, Ketua DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia), menekankan mengenai pendataan kebun dalam Kawasan yang menjadi polemic berkepanjangan dan harus segera dituntaskan gar tidak terjadi lagi perselisihan di lapangan. Komtmen Stakeholders juga mnejadi sangat penting disampaikan oleh Sunari. Dalam sesi diskusi, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) ikut dalam sesi tanya jawab, dan berkomitmen penuh agar RAN KSB ini segera diimplementasikan. Langkah selanjutnya setelah RAN KSB dilegalisasi oleh Presiden, adalah pembentukan Tim Nasional, yang dapat menampung semua pihak dengan asipirasinya dan dapat bersifat netral, dengan pembentukan Sekretariat FoKSBI yang diusulkan ada di bawah Kemenko pereknomian agar lebih efektif dalam koordinasi.