Training SDGs, menyeleraskan RAN KSB ke dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

OKTOBER 3,2019

Jakarta - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah salah satu misi utama UNDP. Pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan terbitnya Permen BAPPENAS No. 7/2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dedi Junaedi dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Training ini sangat bagus untuk menyelaraskan program dalam RAN KSB dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Penyelerasan kegiatan RAN KSB saat ini sudah 12 yang comply dengan SDGs, dan mungkin jika ditelaah lebih lanjut, masih banyak yang terkait dengan SDGs” ujar Dedi Junaedi, selaku Direktur PPHBun, Kementerian Pertanian.

Sebelum training dimulai, terlebih dahulu dijelaskan mengenai FoKSBI dan RAN KSB oleh Aisyah Sileuw selaku Fasilitator FoKSBI. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang FoKSBI diluncurkan dengan segala dinamikanya, FoKSBI sendiri adalah Forum multipihak yang dimotori oleh Pemerintah, dengan pembentukan Kelompok-Kelompok Kerja, yang bertugas: 1) Merumuskan RAN KSB, dan 2) Memantau RAN KSB yang dilaksanakan para pihak. Aisyah Sileuw memaparkan bahwa penyamaan persepsi sangat penting. “RAN KSB adalah produk dari FoKSBI, prioritas utama adalah persepsi yang sama terkait pembangunan keberlanjutan sawit Indonesia” tegas Aisyah Sileuw. FoKSBI sudah berjalan 5 tahun dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019, berbagai dinamika telah dilewati, dan pada tahun 2019 ini, Produk FoKSBI, yaitu RAN KSB pada tingkat legalisasi yang mana sudah mendapat paraf dari Menteri terkait yang akan diteruskan langsung kepada Presiden untuk dilegalisasi menjadi Inpres (Instruksi Presiden). Sasaran RAN KSB ada di 26 provinsi, sejalan dengan road map kelapa sawit yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, mulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat. Komponen RAN KSB terdiri dari 5, yaitu: a) Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur, b) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun, c) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, d) Tata Kelola dan Penanganan Konflik, dan e) Percepatan ISPO dan akses Pasar. RAN KSB sudah pernah dilakukan analisis terkait dengan harmonisasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) namun sebatas corporate base dan belum dihubungkan dengan indicator, dan belum ada koordinasi dengan Sekretariat SDGs Indonesia.

Sebagai kerangka acuan, Dr. Rachman Kurniawan, Manager Pilar Pembangunan Lingkungan, memberikan penjelasan secara mendalam mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mulai dari substansi, teknis, serta metodologi dalam menghubungkan target dan indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RAN KSB. “Kata yang lebih tepat adalah penyelarasan, bukan kesesuaian/comply, karena akan terjadi dispute jika tidak sesuai dan setiap sektor mempunyai karakteristik khas dan kesannya tidak dipaksakan” ujar Rachman Kurniawan. Di Indonesia sendiri, SDGs diperkuat dengan regulasi dan ini adalah hal yang sangat penting karena menjadi payung hukum yang kuat.dengan terbutnya Perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 2 aktor utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Government dan Non-State Actor. Beberapa Non-state actor yang dimaksud adalah Organisasi Masyarakat, Media, Akademisi, Filantori, Pelaku Usaha. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), peran Akademisi sangat penting. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 goals, 169 Target, dan 244 Indikator. Di Indonesia ada 4 pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Pilar Ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan Hukum dan tatakelola, berbeda dengan global yang hanya ada 3 pilar yaitu, Ekonomi, Lingkungan dan Sosial. Inisiatif ini diambil agar SDGs di Indonesia dapat terintegrasi dengan program pemerintah dan bersifat universal.

Setelah training SDGs, dilanjutkan dengan Workshop dengan tema, integrasi RAN KSB ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dipandu oleh Sri Aryani, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah, NGO, dan CSO. Integrasi ini bersifat komprehensif, sehingga diperlukan workshop lebih lanjut dengan semua pihak dan juga agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harmonis dengan RAN KSB.