Koordinasi BAPPENAS dengan Kemenlu, Kemdag, Kemen PUPR, Kemanakertrans, Kemen ESDM untuk implementasi RAN KSB dan Alokasi Anggarannya

SEPTEMBER 24,2019

Jakarta – RAN KSB adalah bersifat komprehensif, walaupun komoditas namun bersifat multi-sektoral sehingga akan melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini pemerintah, dalam pertemuan selanjutnya kaitan dengan implementasi RAN KSB, Kementerian terkait yang diundang adalah Kemenlu, Kemdag, Kemen PUPR, Kemenakertrans, Kemen ESDM. Tujuan pertemuan adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan RAN KSB, dan pembahasan alokasi penganggaran pelaksanaan RAN KSB apalah sudah masuk dalam RKA-KL di masing-masing Kementerian Lemabga, setidaknya apabila pada perioder 2020 kegiatan RAN KSB tidak bisa masuk dalam RKA KL maka disarankan untuk masuk pada periode tahun 2021.

RAN KSB mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), karena Kemenlu mempunyai kegiatan prioritas nasional terkait ISPO, yatu 1) Outreach dan sosialisasi ISPO kepada para pemangku kepentingan di Indonesia dan Uni Eropa dan 2) Pertemuan Kerja sama Riset. Kemenlu telah merencanakan kegiatan terkait dengan ISPO para tahun 2020 yaitu pertemuan “Working Group on Environment and Climate Change (WGECC) di Brussel untuk diplomasi  dalam mendukung RAN KSB. Pengalokasian anggaran kegiatan RAN KSB akan diuapayakan selalu dilakukan dan masuk ke dalam program “diplomasi ekonomi” dan berada pada tiap direktorat terkait termasuk salah satunya Direktorat Amerop (Amerika Eropa). Pengukuran kinerja dplomasi dikateogirkan dengan level low outcome / mid outcome / high outcome / ultimate outcome dengan hitungan waktu 1 – 2 tahun. Kemenlu optimistis bahwa ISPO sedang menuju keberterimaan, karena saat ini ISPO sedang diperkuat dengan adanya Rancangan Perpress ISPO. Dengan terbitnya Perpress ISPO nanti , pasar tahu bahwa kelapa sawit Indonesia sudah berkelanjutan. Salah satu bentuk kerja sama dengan negara importir adalah dengan meng-engage Uni Eropa agar pihak UE dapat melihat Kelapa Sawit Indonesia dari kacamata produsen. Mekanisme yang diusulkan untuk kegiatan RAN KSB di Kemenlu apabila kegiatan belum diusulkan di Tahun Anggaran 2020 adlah menggunakan mekanisme APBN-P.

Kementerian Perdagangan mempunyai 3 unit yang berhubungan dengan perdagangan Internasional. Dan terkait dengan RAN KSB dilaporkan bahwa periode 2016-2019 telah dilakukan perundingan terkait dengan komiditas kelapa sawit sebanyak 14 kali dari target 10 kali. Untuk mendukung proses perundingan tersebut diperlukan dukungan dari badan-badan sertifikasi khususnya terkait dengan ISPO untuk diplomasi dengan pihak luar negeri. Diharapkan RAN KSB ini dapat mencari solusi produk diversifikasi kelapa sawit. Untuk itu perlu dilakukan mapping terhadap bahan-bahan yang menggunakan produk kelapa sawit sebagai concerns terhadap keberterimaan ISPO di luar negeri. Di lingkungan Direktorat Perdangangan Luar Negeri, kegiatan Advokasi akan masuk menjadi bagian dari kegiatan promosi. Adapun pasar luar negeri yang ditarget adalah Jepang (tradisional market) dan Pakistan.

Kementerian PUPR juga memainkan peran yang cukup penting dalam kegiatan RAN KSB. Kementerian PUPR mendukung infrastruktur dengan tagline “membangun sistem logistic secara nasional” termasuk mendukung Kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). BAPPENAS dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa perlu ada top priority untuk menginventarisasi lokasi pembangunan jalan untuk mendukung pembangunan pada sentra-sentra produksi Kelapa Sawit. Kementerian PUPR menyarankan untuk mengubah nomenklatur Program 6 yaitu “Pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit” menjadi “Membangun, memperbaiki dan Menjaga Kemantapan Jalan Nasional di Wilayah Kab/Kota Penghasil Kelapa Sawit”. Skema yang dijadikan alternative untuk Anggaran 2020 adalah melalui DAK regular (system bottom up) atau DAK Prioritas (Inisiator dari pusat).

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) belum memasukkan kegiatan RAN KSB pada Tahun Anggaran 2020 (Renja). Adapun Kegiatan yang dimaksud adalah pada indicator 25.2 “Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan Ahli K3 pada Perkebunan Kelapa Sawit” dan 25.3. yaitu “ meningkatkan sosialisasi dan diseminiasi regulasi kepada peruhaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan social, ketenagakerjaan” Dalam hal ini Kemenakrtrans berkoodrinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan dari Kementerian yang lain adalah dari Kementerian ESDM, dimana belum teralokasi anggaran secara eksplisit terkait Kelapa Sawit, Namum, dalam kegiatan Direktorat Bio Energi, Kementerian ESDM, adalah melakukan pengawasan dan penguasaan bio energi termasuk pengelolaan POME serta membangun sumber listrik dari POME (mengantisipasi tidak ada pembangunan sumber listrik).

SIstem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAN KSB mendapat perhatian khusus dari Kementerian/Lembaga kaitan dengan pengukuran target tahunan dan pencapaiannya. Dan RAN KSB ini juga dapat dijadikan sebagai wadah diplomasi Indonesia dalam positive campaign dengan pengeoloaan kelapa sawit berkelanjutan.