Koordinasi BAPPENAS dengan Kementerian ATR/BPN dan BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk implementasi RAN KSB dan Alokasi Anggarannya

SEPTEMBER 23,2019

Jakarta – Implementasi RAN KSB perlu dukungan penuh dari Pemerintah, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN dan BIG. Kementerian ATR/BPN dan BIG merupakan kementerian terkait yang mendukung implementasi RAN KSB. Tujuan utama pertemuan antara Bappenas, ATR/BPN dan BIG adalah menyamakan persepsi Inpres, baik batang tubuh maupun matriks, dan mengetahui kewenangan atau tupoksi masing-masing. Bappenas secara bersamaam juga sedang menyiapkan rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk mendukung RAN KSB, dengan melakukan identifikasi di luar Kawasan hutan, dengan fokus pada inventasrisasi tanah negara bekas Kawasan dan lahan krits untuk mencari sumber TORA melalui redistribusi tanah. ATR/BPN berupaya maksimal untuk membangun data dasar, yang mencakup data sectoral dengan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas di dalamnya. Tahun 2020 akan dilakukan oleh pusat dengan skema pilot project dan tahun 2021 dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten). Legalisasi asset terkait dengan reformasi agrarian juga menjadi perhatian utama ATR/BPN melalui skema redistribusi lahan. Fokus utamanya adalah pelepasan 20 % untuk masyakarat dalam penetapan HGU. Kendalanya adalah tidak sinkornnya data pada saat di lapangan, tidak sesuai dengan data di BPKH dan untuk diharapkan FoKSBI dapat membantu dalam program ini. ATR BPN dalam hal ini DItjen Penataan Agraria, fokus pada pembangun data dasar pertanahan, yang mana sudah lama dilakukan oleh BIG dan Ditjenbun, dan akan ditindaklanjuti sehingga diketahui berapa alokasi lahan untuk perkebunan yang masih tersisa. Kementerian ATR/BPN berbagi peran dengan BIG, dan BIG berperan dalam hal pembinaan penyelenggaraan IGT kepada wali data . dimulai dengan penyusunan NSPK.

Lembaga terkait selain ATR BPN adalah BIG. Secara garis besar, Kegiatan BIG yang terkait dengan RAN KSB adalah terkait dengan penguatan data, BIG juga perlu berkoodrinasi dengan ditjenbun, Kementerian Pertanian kaitannya dengan penyusunan peta tutupan sawit, dengan dukungan KLHK, LAPAN, dan KEHATI (NGO). BIG akan membina Ditjenbun sebagai walidata untuk proses kompilasi dan integrasi (dengan bantuan citra satelit dan pengintegrasiannya). Data Tutupan sawit yang sudah ada akan dijadikan sebagai baseline, dan perlu koordinasi berapa kali proses update yang dilakukan terhadap data tutupan sawit. Kaitan dengan IGT bermula dari penyusunan NSPK, dan melakukan program pelatihan (perlu perumusan bentuk pelatihan, trainer, subjek training). Dengan adanya Pembinaan IGT ini akan dikaitkan dengan peta spasial. BIG menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan, yaitu 1) Alokasi Data dan Informasi Geospasial baru mencakup 2 % dari peta dasar luasan wilayah Indonesia, 2) belum terpenuhinya kebutuhan SDM bidang geospasial, 3) Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) belum terhubung secara optimal, baru 16 provinsi (ada yang sudah termasuk dengan provinsi produsen kelapa sawit). Inisiatif BIG terkait dengan sektor perkebunan adalah dengan melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi dinas terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan. Pelatihan pemetaan partisipatif dilakukan pada tahun 2019 di kota Pekanbaru dan Palembang, namun tidak spesifik perkebunan.

Untuk mendukung alokasi anggaran di Kementerian ATR/BPN dan BIG perlu sesi khusus Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan BAPPENAS untuk membahas mekanisme untuk bisa masuk APBNP dan diinventarisir kegiatan yang memerlukan APBNP agar kegiatan-kegiatan RAN KSB yang tidak terakomodasi dalam Tugas Pokok dan fungsi dapat ditambahkan/disisipkan dari APBN.