Koordinasi BAPPENAS dengan Kementerian Pertanian untuk implementasi RAN KSB dan Alokasi Anggarannya serta progress RAP Kalimantan Barat, RAD Kabupaten Sintang

SEPTEMBER 20,2019

Jakarta – Kementerian Pertanian sebagai Implementing Partner perlu berkoordinasi dengan Bappenas kaitan dengan implementasi RAN KSB. Dr. Kasdi Subagyono menegaskan bahwa “RAN KSB perlu didukung dengan adanya payung hukum agar pengalolasian anggarannya mendapatkan prioritas nasional”. Perlu juga untuk dilakukan koordinasi antara wilayah kerja, kebijakan strategi, program dan aktivitasnya yang sudah masuk ke dalam setiap Direktorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya masing-masing. Direktur Jenderal Perkebunan juga mengharapkan agar RAN KSB mendukung peran petani dalam bentuk kemitraan. “Sebaiknya skema pekebun itu bagaimana membangun industri pada level rumah tangga, ada mekanisme off-taker, dan treacibility yang terkait dengan kebun dan pabriknya” tegas Dr. Kasdi Subagyono. Skema Pembiayan RAN KSB diupayakan bersifat fleksibel dengan utamanya berasal dari APBN dan juga berasal dari sumber lain terkait, seperti BPDP KS. Beberapa Direktorat yang diundang adalah Direktorat Perbenihan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, BPPSDMP, dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian serta yang menjadi koordinator teknis dan penganggaran berasal dari BAPPENAS dari Direktorat Pangan dan Pertanian. Semua lini direktorat Kementerian Pertanian mendukung penuh RAN KSB, dengan melakukan komunikasi intensift dengan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian agar dapat masuk dalam Renstra Pertanian.

FoKSBI juga sempat disinggung dan diharapkan lebih fokus pada rencana pelaksanaannya dengan memperkuat kelembagaan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten. BPPSDM mendukung pelaksanaan RAN KSB melalui penguatan kapasitas kelembagaan pekebun di Kecamatan (baik melalui penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan). Perwakilan BPPSDMP memberi penjelasan “Pekebun milenial adalah tagline kita untuk memodernisasi perkebunan dan juga memajukan sumberdaya manusia pertanian”. BPPSDMP juga mengatakan bahwa tantangan yang didapat adalah sulitnya mendapatkan penyluh dan juga penyuluh yang ada di daerah itu terbatas baik secara kapasitas dan kapabilitasnya karena bersifat polivalen (multi-crops).

Direktorat Perlindungan perkebunan berkomitmen untuk berkontribusi dalam kegiatan RAN KSB, sesuai dengan Tupoksinya, dan ditemui kendala dalam penurunan emisi gas rumah kca karena beluma da regulasi khusus yang mengaturnya serta pendataan kebun kelapa sawit. Sedangkan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, yang mana core utamanya sawit telah memberikan dukungan penuh semenjak 2017 dengan adanya program peremajaan sawit rakyat seluas 89.000 Ha. Dirat Tanhun juga memberikan masukan ke depannya, yaitu perlu ada dukungan dari APBN kaitan dengan Pelatihan-pelatihan dalam penguatan kelembagaan dan bantuan Perbankan serta aksesibilitas Petani terhadap Perkankan (membutuhkan pendampingan dan fasilitasi).

Pihak BAPPENAS berkomentar bahwa harus ada komitmen Bersama bahwa tujuan utama RAN KSB adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani kelapa sawit rakyat, agar pekebun sawit menjadi mandiri, berdaya, dan unggul.

Dalam kesempatan ini juga diundang Pemkab Kabupaten Sintang untuk menyampaikan RAK (Rencana Aksi Kabupaten) Sintang yang mengacu pada RAN KSB. RAK Sintang melibatkan instansi sectoral. Pendanaan RAK Sintang juga masih melalui penjajagan apakah akan melalui skema APBD, bantuan APBN, atau dana hibah lainnya.

Program “Bun 500” yang mana adalah program bantuan benih perkebunan, seperti Kopi, Jambu, Karet, dsb. Namun sawit tidak masuk dalam bantuan Program “Bun 500” karena sawit mempunyai Lembaga sendiri dan telah disediakan oleh BPDP KS melalui program Peremajaan. Namun, hal ini dibantah oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebuan Riau yang meminta kepada Ditjen Perkebunan, bantuan benih kelapa sawit pekebun bisa masuk dalam kategori Program “Bun 500”. Karena instansi yang menangani perkebunan di Riau kecil alokasi anggarannya dan banyak pekebun kelapa sawit tidak mendapatkan akses untuk peremajaan kebun dan juga kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi seperti STDB. Sehingga Pekebun sawit memerlukan bantuan tersebut untuk percepatan program Sertifikasi ISPO.