Koordinasi BAPPENAS dan KLHK untuk implementasi RAN KSB dan Alokasi Anggarannya

SEPTEMBER 16,2019

Jakarta – RAN KSB sedang dalam legalisasi, perlu didukung dengan inisiatif oleh Kementerian dan Lembaga, dalam hal ini alokasi anggaran RAN KSB di Kementerian LHK  dengan koordinasi BAPPENAS. RAN KSB dalam lingkup KLHK masuk menjadi dua kategori, yaotu isu lingkungan hidup dan isu kehutanan. Isu penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di perkebunan kelapa sawit melalui penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan invenasisasi simpanan karbon dan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit. Ditjen PPI, KLHK berinisiatif membuat alur kerja dalam tahapan program dengan tata waktunya dan mem-breakdown setiap kegiatan ke dalam sub kegiatan, dengan melakukan penyusunan/penyempurnaan pedoman tahun 2020, pelatihan di tahun 2021, dan melaksanakan MRV di tahun 2022-2024. Untuk saat ini, belum mengalokasikan anggaran karena keterbatasan anggaran uang tersedia. Ditjen KSDAE, KLHK fokus pada perlindungan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan mengalokasikan ke dalam rencana anggaran tahun 2020. Ditjen KSDAE sudah memasukkan ke dalam rencana anggaran tahun 2020 dan mengalokasikan anggaran kegiatan RAN KSB yang menjadi bagiannya.

Bappenas dalam RPJMN mendukung program rendah karbon. Terkait sawit, akan fokus pada sawit rakyat, khususnya program intensifikasi dengan target peningkatan produktivitas agar tidak ada perluasan lahan dan lebih sustainable. BAPPENAS akan berperan sebagai coordinator untuk mencatata setiap kegiatan yang diusulkan KLHK dan alokasi penganggarannya.

Biro Perencanaan LKHK, sedang menyusun Renstra 2020-2024, sehingga ada peluang untuk memasukkan kegiatan RAN KSB dalam Renstra tersebut khususnya apda sasaran strategis 1.

KLHK berkomitmen dengan Karhutla dengan melakukan pelatihan-pelatihan dalam hal ini akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

Setiap kegiatan yang sudah direncanakan oleh KLHK, perlu dipertimbangkan agar jangan sampai ada tumpeng tindih antara kegiatan di pusat (nasional) dan daerah (provinsi dan kabupaten) dengan adanya penetapan tupoksi dalam Inpres No. 8 tahun 2018 tentang “Penundaan dan Evaluasi perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit”. Dalam Inpres tersebut telah ditetapkan tugas KLHK dan Pemerintah daerah, sebagai contoh dalam pendataan. Dalam hal pendataan ini, yang menjadi tugas pemerintah daerah dalam Inpres No. 8/2018 adalah tugas utama, dan tugas KLHK bersifat complimentary.

Status perkebunan kelapa sawit, khususnya yang terindikasi dalam Kawasan hutan sedang diselesaikan oleh KLHK melalui kelompok kerja menindaklanjuti Inpres No. 8n tahun 2018. KLHK berinisiatif melakukan pendataan apabila telah ada usulan masyarakat yang mengusulkan dengan pendataan kelapa sawit terkait dengan kegiatan perhutanana social. Perhutanan Sosial dapat diajukan oleh pemohon (dalam hal ini pekebun kelapa sawit) apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh regulasi.

Yang menjadi perhatian khusus adalah, kegiatan RAN KSB yang sudah masuk ke dalam program KLHK, harus dikategorikan apakah termasuk kegiatan rutin atau memiliki sifat kekhususan. Agar dapat diantisipasi untuk tahun anggara 2021, dan juga terpisah dengan kegiatan tahun 2020.