Peran serta NGO dan CSO dalam implementasi RAN KSB

AGUSTUS 28,2019

Jakarta - Peran NGO dan CSO tidak dapat dipisahkan dalam sektor Kelapa Sawit karena perannya yang vital dan dapat menjadi bagian Monitoring dan Evaluasi Independen. Dr. Ir. Wilistra Danny, M. For., selaku Asisten Deputi Perkebunan dan Hortilkultura, Kemenko Perekonomian, memaparkan Program RAN KSB dengan penekanan pada 5 komponen utama, yaitu Penguatan Data, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tata Kelola dan Penanganan Sengketa, serta Percepatan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar. Platform FoKSBI perlu dukungan Bersama dengan adanya harmonisasi peran dan kontribusi NGO serta CSO terhadap program pemerintah untuk pencapaian pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi program antara Pemerintah, NGO, dan CSO serta pemangku kepentingan lainnya terkait kelapa sawit berkelanjutan.

Windrawan Inantha, dari The Natural Conservancy (TNC), memaparkan mengenai Program TNC, yang sudah terimplementasikan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, proyek ini dibiayai oleh Kementerian Kehutanan Jerman, yang mana mendukung komponen RAN KSB, pada Penguatan Data-Informasi serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dengan fokus pada HCV (High Conservation Value). Untuk Dukungan TNC pada komponen Penguatan Data-Informasi, TNC memfasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kab. Berau dalam hal pelayanan sistem informasi, pembentukan forum, inisiatif insentif untuk pelaku usaha, dan pendekatan yurisdiksi. Agar Pengelolaan Perkebunan, khususnya Kelapa Sawit dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkelanjutan sejalan dengan terbitnya Perda Kalimantan Timur, Pergub Kalimantan Timur, Peraturan Bupati Berau, kaitan dengan pembangunan berkebunan berkelanjutan, fokus pada Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. Dan untuk dukungan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, TNC berkolaborasi dengan GCF (Good Consumer Forum), yang telah berkomitmen dengan konservasi Kawasan hutan, dengan melakukan pemetaan pada Kawasan hutan dalam area yang alokasinya untuk Perkebunan yang sudah legal, dengan melibatkan pemerintah lintas sektoral dari 7 kabupaten.

Peran NGO dan CSO yang lain hadir dari Yayasan Setara Jambi, yaitu NGO lokal yang mempuyai visi nasional, dan sangat mendukung program pemerintah. Prinsip Utama Setara adalah kolaborasi dengan pemerintah sebagai penggerak utama masyarakat setempat. Yayasan Setara Jambi bekerja di 3 Provinsi, yaitu Jambi, Riau dan Sumatera Selatan dengan fokus pada Komponen A, yaitu pendataan, pemetaan dan kebertelurusan rantai pasok. Yayasan Setara Jambi juga sudah memanfaatkan teknologi dengan melakukan pendataan online, dan juga pada lansekap dengan melakukan pemetaan (lokasi, lahan, kebun aktivitas Kelapa Sawit, Aktivitas Pertanian lainnya), serta pengembangan produk lokal, dan capacity building dengan membentuk sekolah desa dengan tema utama pemberdayaan perempuan. Setara juga mendapatkan dukungan dari IDH sebagai penyandang dana utama, dan juga bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit setempat untuk mendampingi kelompok tani Kelapa Sawit, utamanya untuk memfasilitasi dalam Sertifikasi RSPO. Setara juga berupaya agar proses sertifikasi ini bersifat kolaboratif dimana melakukan upaya optimalisasi tidak hanya dalam Sertifikasi RSPO namun juga ISPO, harapannya agar bisa mendapat 2 sertifikat sekaligus.

Yayasan Setara Jambi juga bekerja sama dengan PPKS untuk pembibitan dalam rangka memfasilitasi Pekebun Kelapa Sawit dalam hal program Peremajaan Kelapa Sawit yang diprakarsai oleh BPDP KS. Dan telah sukses membuat proposal untuk kebun seluas 62 Ha. Yayasan Setara Jambi juga berkomitmen dalam isu lingkungan kaitannya dengan deforestasi, perubahan iklim dengan prinsip keselarasan hutan dan kelapa sawit dalam kerangka lansekap berkelanjutan.

NGO lain yang memberikan kontribusinya terhadap RAN KSB adalah IDH. IDH mendorong rantai pasok berkelanjutan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Daemeter, Earthworm, Winrock, CI, dan yang lainnya. Peran Agregator dalam misi IDH sangat penting, dengan proporsi 30 % pendanaan berasal dari  IDH dan 70 % dari pihak swasta, yang biasanya diambil alih oleh off-takers (GAR, Musim Mas). IDH berupaya untuk mempromosikan insentif dari setiap kebijakan yang ada, untuk mempercepat implementasi program kelapa sawit berkelanjutan. Dan IDH berkomitmen untuk mempersiapkan pekebun swadaya agar lebih siap dalam menyambut investasi hijau yang menjadi tagline IDH selama ini.

Investasi Hijau yang diperkenalkan oleh IDH adalah dengan keterlibatan dari institusi finansial dalam hal ini BPDP KS, Bank yang mempunyai portofolio pinjaman untuk Skema Kelapa Sawit dengan metodologi 4 investing arm, yaitu Adgreen Fund, Farmfit Fund, LDN Fund, dan Agri3 Fund.

Conflict Resolution Unit pun ikut berkontribusi terhadap mediasi konflik yang terjadi pada sektor kelapa sawit dimana, misi CRU yaitu untuk mempromosikan mediasi sebagai pendekatan efektif, menjadi sumber informasi netral dan terpercaya, dan memberi dukungna mediasi pelaksanaan kebijakan publik dengan pendekatan programatik dan kolaborasi antar NGO untuk melakukan pemetaan tokoh kunci publik agar ketimpangan kemitraan dan sengketa kemitraan dapat terreduksi dengan melakukan pendekatan berbasis partisipasi multi-pihak untuk mengurangi beban konfilk berlanjut (delayed cost).

NGO lain yang juga ikut berkontribusi terhadap implementasi RAN KSB adalah Winrock Internasional, dimana Winrock melakukan korelasi dengan Ditjen Bangda Kemendagri dan Pemkab Siak dalam hal pengembangan lanskap berbasis lingkungan, dimana Winrock fokus pada deforestasi dan lahan gambut, dengan melakukan upaya perbaikan dan konservasi gambut melalui pendekatan yurisdiksi, yaitu melalui peraturan Bupati, Kebijakan Siak Hijau, serta sertifikasi ISPO-RSPO. Winrock juga mengembangkan hdrology monitoring system yang bersifat real-time based pada sawit, non-sawit, abandoned land, dsb.