Studi Peluang Insentif bagi Pekebun untuk Percepatan ISPO

JULI 4,2021

Untuk mengeksplorasi potensi manfaat atau insentif yang mungkin tersedia bagi pekebun sebagai hasil dari sertifikasi ISPO, maka UNDP SPOI memfasilitasi kajian yang diharapkan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi berbagai pihak dalam menggalang dukungan terhadap pekebun kelapa sawit. 

Seperti diketahui, sertifikasi ISPO merupakan bagian dari Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dan tercantum dalam Komponen E, Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar. Dalam komponen ini juga termasuk program-program terkait Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk Pemangku Kepentingan Nasional.  

ISPO sendiri sudah dimulai sejak berlakunya Permentan No 19/2011 dan disesuaikan kembali dalam Permentan 11/2015. Dengan adanya dinamika kelapa sawit berkelanjutan serta untuk meningkatkan tata kelola dan penerimaannya secara lebih luas, ISPO diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden No 44/2020 dan Permentan No 38/2020 sebagai peraturan pelaksananya. 

Dalam Perpres diamanatkan bahwa ISPO akan berlaku wajib bagi pekebun kelapa sawit dalam 5 tahun sejak disahkan. Meskipun akan terdapat banyak tantangan dalam perwujudannya, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan dukungan prioritas bagi para pekebun untuk dapat melaksanakan amanat tersebut. 

Studi terkait peluang insentif bagi pekebun merupakan sebuah upaya untuk mengidentifikasi langkah strategis pemerintah guna mendorong percepatan sertifikasi ISPO oleh pekebun. Kajian ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB dan menggandeng tim dari Consortium Studies on Smallhoder Palm Oil (CSSPO), Universitas Sumatera Utara yang melakukan penggalian data, analisis, dan penulisan kertas kebijakan.  

Rangkaian konsultasi telah dilakukan pada bulan Juni 2021, yang dilengkapi dengan konsultasi multipihak tanggal 18 Juni 2021 yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kontribusi dalam kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Untuk menggali pendapat, Tim CSSPO yang menjadi fasilitator diskusi mengemukakan beberapa pertanyaan pancingan.  

Pertanyaan awal dalam diskusi berkisar pada persoalan pemetaan dan koordinasi program pendampingan yang digunakan sebagai target tahunan dalam mencapai sertifikasi ISPO sampai tahun 2025, serta siapa sebaiknya yang menjadi koordinator. 

Menanggapi pertanyaan tersebut, beberapa respon muncul dengan menyebut bahwa koordinasi secara garis besar untuk lingkup pekerjaan yang lebih luas dapat diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu untuk koordinator teknis dapat diemban oleh Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.  

Terkait sertifikasi ISPO, studi ini bertujuan untuk menelisik bagaimana pra-kondisi sertifikasi tersebut dapat disinergikan dengan tugas dan fungsi serta program yang sudah berjalan seperti Peremajaan Sawit Rakyat, program tahunan untuk sertifikasi lahan dari ATR/BPN, maupun program peningkatan sustainability bagi pekebun dari lembaga - lembaga donor. 

Dalam kaitannya dengan rantai pasok nasional, pertanyaan yang dilontarkan dalam studi ini berkisar pada persoalan (a) apakah produsen biodiesel dapat diwajibkan menerima pasokan bahan baku dari pabrik kelapa sawit yang sudah tersertifikasi ISPO serta (b) apakah pabrik kelapa sawit juga perlu diwajibkan untuk menerima TBS dari perkebunan rakyat yang sudah tersertifikasi ISPO dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. 

Selain ISPO, studi ini mengkaji bagaimana skema sertifikasi yang lain dapat saling mendukung untuk melakukan audit bersama penerimaan sertifikasi rantai pasok global, misalnya mekanisme RSPO. Yang terakhir, studi ini turut mengkaji kemungkinan pendataan kluster kesiapan pekebun. 

Sebagai pembingkaian, diskusi terarah ini menyimpulkan setidaknya ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan ISPO yaitu langkah kongkret untuk percepatan sertifikasi ISPO, keberterimaan pasar dan insentif. 

Hasil studi ini diharapkan selesai pada Agustus 2021 dan dapat dipublikasikan secara luas kepada pemangku kepentingan sebagai sebuah rekomendasi bagi dukungan terhadap pekebun dalam rangka percepatan sertifikasi ISPO.