Kawasan Budidaya Khusus (KBK) Dukung Konservasi Alam di Kabupaten Tapanuli Selatan

MEI 30,2021

 

FoKSBI dan Kajian NKT/SKT

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ternyata memiliki nilai konservasi tinggi yang harus dijaga kelestariannya.

Hal ini terungkap dari hasil kajian identifikasi kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang dilakukan oleh Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2019 untuk mencapai pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

FoKSBI sendiri adalah forum multipihak untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan, sebuah upaya untuk menyeimbangkan praktik produksi perkebunan kelapa sawit dengan upaya konservasi alam dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

Kajian ini didukung oleh Good Growth Partnership (GGP) melalui kerja sama antara Conservation International Indonesia (CI) dan United Nations for Development Programme (UNDP) Indonesia.

Hasil kajian tersebut menjadi pedoman kunci untuk menentukan kawasan NKT/SKT dan merekomendasikan pengelolaannya melalui kebijakan Kawasan Budidaya Khusus (KBK) yang akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

 Penilaian NKT dan SKT di Tapanuli Selatan dimulai pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang perlu dilindungi dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Selama lebih dari satu tahun, kegiatan penilaian NKT dan SKT dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari analisis data sekunder, survei lapangan, rangkaian diskusi tematik, hingga konsultasi publik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa 82% Tapanuli Selatan didefinisikan sebagai kawasan ber-NKT dan SKT. Kawasan NKT seluas 358.811 hektare merupakan kawasan yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Sementara itu, kawasan SKT seluas 172.956 hektare adalah kawasan yang dapat menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar.

Kawasan NKT dan SKT di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mendominasi wilayah kabupaten mengindikasikan bahwa lanskap Tapanuli Selatan sangat kaya dan beragam dengan 31 jenis mamalia, 37 spesies amfibi dan reptil, 74 spesies burung, dan 117 spesies tanaman di dalamnya.

Kebijakan Kawasan Budidaya Khusus (KBK)

Pemerintah Kabupaten kemudian menindaklanjuti hasil kajian NKT/SKT dan merekomendasikan pengelolaan kawasan-kawasan tersebut melalui pengesahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang kebijakan Kawasan Budidaya Khusus.

Pada tanggal 26 Maret 2021, sosialisasi publik yang difasilitasi oleh FoKSBI telah dilaksanakan secara daring dan luring dengan dihadiri oleh 67 orang (41 peserta secara luring dan 26 secara daring) dari instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, tokoh adat dan agama, kelompok masyarakat, dan mitra pembangunan pemerintah lainnya.

Chairul Rizal Lubis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tapanuli Selatan mengatakan, “Kawasan Budidaya Khusus merupakan lahan produktif yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dimanfaatkan dengan menerapkan praktik berkelanjutan sehingga dapat terus menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.”

Menurut Chairul, rekomendasi yang diberikan dalam dokumen teknis tersebut merupakan acuan bagi petani untuk memastikan perlindungan kawasan NKT/SKT dengan tetap menjaga praktik pertanian berkelanjutan terhadap komoditas utama di Tapanuli Selatan seperti kelapa sawit, kopi, dan coklat.

“Kawasan KBK diuraikan dalam tata ruang kabupaten sebagai kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi jasa ekosistem, nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan penting untuk mitigasi perubahan iklim. Luas KBK di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 176.502,1 hektare atau sekitar 41% dari total luas wilayah.”, tambahnya lagi.

Kebijakan ini merupakan contoh perdana di Indonesia yang mengadopsi hasil kajian NKT dan SKT sebagai pedoman kebijakan manajemen tata ruang. Harapannya, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui praktik produksi berkelanjutan dan perlindungan modal alam.

 

Ditulis oleh : Tim FOKSBI Kabupaten Tapanuli Selatan