Pelalawan Susun RPPEG Lindungi Lahan Gambut

APRIL 28,2021

Dalam kurun waktu Mei 2020 hingga Maret tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berhasil menyelesaikan tahapan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) hingga mendekati final.

RPPEG merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 71/2014 yang diubah dengan PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Penyusunan dokumen RPPEG menjadi penting karena memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan yaitu 2020 – 2050. Oleh karena itu proses penyusunannya harus teliti dan melibatkan multi pihak dari level kabupaten, provinsi hingga level nasional.

Ini sesuai dengan acuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa penyusunan RPPEG harus sesuai dengan level kewenangan meliputi RPPEG nasional oleh Menteri, RPPEG provinsi oleh Gubernur, dan RPPEG kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

Proses penyusunan RPPEG bersifat hierarkis sehingga proses penyusunan pada level di bawah mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya.

Sejauh ini, Kabupaten Pelalawan adalah kota/kabupaten pertama di Provinsi Riau yang berhasil menyelesaikan tahapan penyusunan hingga tingkat akhir.

Dokumen RPPEG yang proses penyusunannya dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan ini merupakan sebuah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dalam konsultasi publik yang dilaksanakan pada awal Maret lalu, Kepala DLH Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, menjelaskan tahapan proses penyusunan dokumen ini.

“Saat ini kami tinggal menunggu arahan atau instruksi dari KLHK dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) yang memuat produk akhir penerapan RPPEG Pelalawan”, kata Eko.

RPPEG ini rencananya turut menjadi acuan bagi Pemkab Pelalawan dalam usaha perlindungan kawasan gambut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pelalawan untuk 2021 – 2025.

Dalam rekomendasi RPPEG Pelalawan untuk RPJMD dan Renstra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup memegang fungsi koordinasi dalam pembagian wilayah kerja di lingkup Kabupaten Pelalawan. Kadis LH turut bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam pembagian program kerja dan kegiatan.

Tidak hanya itu, Kadis LH juga memegang fungsi pengawasan dalam pembagian program kerja dan kegiatan pada unit usaha perizinan konsesi dan non konsesi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Kadis LH tidak bekerja sendiri dan dapat melaksanakan kerjasama dengan Kementerian / Lembaga lain di tingkat pusat serta pihak kunci lainnya.

Ke depannya, dokumen RPPEG ini diharapkan untuk dapat menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut untuk sekarang dan masa depan di Kabupaten Pelalawan.