Sumut Integrasikan RAP KSB dalam RPJMD Perubahan 2019 - 2023

MARET 30,2021

Medan – Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Provinsi Sumatera Utara melakukan rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara perihal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2023 di Hotel JW Marriott Medan, Senin (15/02/21).

Dalam rapat yang difasilitasi oleh UNDP-SPOI tersebut, FoKSBI Sumut menekankan tentang perlunya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara (RAP KSB Sumut). Internalisasi RAP KSB Sumut ke dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) merupakan salah satu cara untuk memastikan pelaksanaan RAP KSB Sumut oleh OPD terkait.

Hal ini sejalan dengan isi Pergub 14/2020 agar RAP KSB Sumut bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, terintegrasi ke dalam RPJMD serta biaya pelaksanaannya bersumber dari APBD, dana atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan SDA, Bappeda Sumut, Ir. Tarsudi, SP, mengutarakan bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk internalisasi. Sumut sedang menyusun Perubahan RPJMD Sumut 2019–2023 dengan dasar pertimbangan yaitu pertumbuhan ekonomi Sumut yang mengalami minus dengan kontraksi –1,07% (hingga akhir Desember 2021) akibat pandemi Covid-19.   

Atas alasan tersebut, perlu sinkronisasi terhadap dokumen RPJMN 2020-2024 (Visi Misi Presiden). Hal ini dikarenakan saat penetapan RPJMD Sumut 2019–2023, RPJMN belum selesai disusun sementara terbitnya Permendagri 90/2019 mengharuskan penyesuaian beberapa program.

“Mengingat dokumen RPJMD adalah pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perda tentang Perubahan RPJMD Sumut diharapkan dapat disepakati bersama selambat-lambatnya akhir Mei 2021”, ujar Tarsudi. 

Direktur SUPD 1 Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ir. Edison Siagian, ME, yang hadir dalam rapat secara daring mengingatkan bahwa proses internalisasi harus mengacu pada sistematika substansi RPJMD.

Untuk itu Bappeda Sumut diharapkan dapat mengarahkan proses internalisasi RAP KSB Sumut agar dapat masuk dalam Perubahan RPJMD pada Semester 1 2021. Dengan demikian, diharapkan RKPD Sumut 2022 sudah dapat mengakomodir kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan, termasuk di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit.

“Saat ini Kemendagri sedang menyusun Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai guideline bagi Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Panduan ini dibuat dengan mengacu pada RAD yang sudah ada, termasuk RAP KSB Sumut. Mulai Maret 2021 Pemerintah Provinsi diharapkan dapat melakukan pembinaan (sosialisasi) kepada kabupaten/kota penghasil sawit di Sumut. Kemendagri akan memfasilitasi dalam bentuk komunikasi secara daring sebagai bagian dari Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”, Edison menambahkan.

Kasubbid Kebijakan Kerjasama Kelapa Sawit Kemenko Perekonomian,  Bapak Edwin Mahatir, yang juga berpartisipasi secara daring menekankan pentingnya agar RAP KSB Sumut dijadikan acuan dalam penyusunan RAD kabupaten/kota di Sumatera Utara. Melalui penyusunan RAD di provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan tercipta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan kelapa sawit berkelanjutan nasional dan sebagai upaya penciptaan prakondisi pemenuhan mandat Perpres No 44/2020 tentang Sertifikasi ISPO.

Dalam sesi diskusi, sesuai sistematika substansi RPJMD, FoKSBI Sumut melalui anggotanya memberikan sejumlah rekomendasi isu-isu krusial perkebunan untuk dimasukkan dalam dokumen perubahan RPJMD.

Rekomendasi pertama, penyelesaian legalitas lahan pekebun swadaya dan perusahaan yang terindikasi dalam Kawasan Hutan yang masih menjadi polemik. Hendrik Hutabarat dari Asosiasi Pekebun Samade Sumut menegaskan perlunya peningkatan kapasitas para aparat hukum di lapangan terkesan terhadap pengetahuan regulasi serta perlunya koordinasi antar OPD di provinsi dan kabupaten dalam penyelesaian status kepemilikan lahan. Timbas Prasad Ginting dari GAPKI Sumut menambahkan salah satu solusinya adalah percepatan penetapan tata batas kawasan hutan di Sumut.

Rekomendasi kedua, percepatan PSR dan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya juga menjadi usulan isu krusial. Hal ini dikarenakan dalam 4 tahun ke depan pekebun swadaya diwajibkan memiliki sertifikasi ISPO. “Kendala utama pekebun adalah pemenuhan prakondisi ISPO berupa status lahan, STD-B, SPPL dan minimnya kapasitas kelembagaan pekebun. Diharapkan OPD terkait memberikan pendampingan dalam pemenuhan rekomendasi teknis tersebut kepada pekebun” ujar Henry Marpaung, SP (Tim Ahli FoKSBI Sumut/Direktur Koompasia Enviro Institute).

Rekomendasi ketiga, penguatan koordinasi database terkait kelapa sawit berkelanjutan Sumatera Utara sebagai isu krusial yang diutarakan oleh Dr. Diana Chalil (Tim Ahli FoKSBI Sumut dari Universitas Sumatera Utara).

“Melalui internalisasi ini diharapkan agar data yang tersebar di berbagai OPD (Pusat, Provinsi, Kabupaten) dapat disatukan agar dapat diakses untuk program-program terkait kelapa sawit berkelanjutan. Datanya dapat berupa spasial/non spasial, kemajuan pelaksanaan PSR, informasi dana BPDPKS, dll, yang tujuannya agar seluruh pihak terinformasikan dan saling bersinergi dalam percepatan pencapaiannya,” ucap Dr Diana.

Menutup acara, Ir. Tarsudi menyampaikan bahwa usulan isu-isu krusial RAP KSB Sumut tersebut akan ditampung sebagai dasar bagi Tim Penyusun di Bappeda untuk didiskusikan dalam pembahasan rancangan Perubahan RPJMD Sumut.

Selanjutnya hasil pembahasan akan dikonsultasikan kembali kepada FoKSBI Sumut untuk memastikan kesesuaiannya. Diharapkan pada akhir Mei 2021, Perda Perubahan RPJMD Sumut 2019 – 2023 sudah terbit dan mengakomodasi pelaksanaan dan penganggaran RAP KSB Sumut melalui renstra masing-masing OPD terkait, sebagai upaya pemenuhan mandat Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2020.

-----

Penulis : Megi Wahyuni

Editor: Andreas Rahutomo, Rini Indrayanti, Agus Hekso Proklamanto