Kalimantan Barat Beri Masukan Skema Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAN KSB

MARET 30,2021

Pontianak –  Pemangku kepentingan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) sangat antusias merespons rancangan Skema Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (Monitoring, Evaluation, and Reporting/MER) terhadap Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019 – 2024 (RAN KSB) yang dikonsultasikan pada 25 Februari lalu oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan fasilitasi dari Proyek SPOI - yang merupakan proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan UNDP.

Di awal kegiatan, pertemuan konsultasi dibuka oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan sambutan dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua sambutan tersebut menjelaskan secara singkat bahwa rancangan skema MER terhadap RAN KSB ini adalah bentuk tindak lanjut terhadap mandat Inpres 6/2019 untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat tercapai dengan baik.

Salah satu tanggapan datang dari Pak Lorenz dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang menekankan agar rancangan skema pelaporan tidak terjadi tumpang tindih antara data dan pelaporan dengan instansi lainnya. Selain itu, masukan penting lainnya adalah kemungkinan untuk mengintegrasikan aspek agronomi, seperti produktivitas lahan dan penyediaan agri-input,  sebagai salah satu parameter pemantauan yang signifikan.

Beberapa perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyinggung permasalahan fluktuasi dan penentuan harga tandan buah segar (TBS) dan berharap adanya ketegasan instansi terkait regulasi harga. Kemudian, hal lain yang disinggung adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diharapkan dapat mempermudah pekebun dalam hal pengurusan syarat pengajuan keikutsertaan mereka.

Kabupaten Sintang, yang merupakan salah satu wilayah kerja Proyek UNDP-SPOI di Kalimantan Barat, sebenarnya telah memiliki Rencana Aksi Kabupaten untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAK KSB) dan berharap agar terdapat sinkronisasi kegiatan yang akhirnya memudahkan pelaporan. Hanya saja kendala utama saat ini adalah basis data yang belum terintegrasi dan kendala realokasi anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Seluruh pertanyaan dan masukan tersebut mendapat respon dari Dr Herryadi sebagai pembicara utama dari LEI dengan menyetujui bahwa memang diperlukan adanya koordinasi antara Tim Pelaksana Nasional (TPN) dan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam menjalankan skema MER terhadap RAN KSB. “Kendala lapangan dalam pelaksanaan perlu dimasukkan dalam pelaporan agar dapat diketahui dan ditindaklanjuti”, tambah Dr Herryadi.

Dokumen Panduan Penyusunan RAD KSB sebenarnya telah mencakup skema MER dan saat ini dalam tahapan finalisasi di Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Tim UNDP-SPOI akan turut mendukung sosialisasi dokumen panduan tersebut kepada segenap daerah penghasil kelapa sawit.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan Ibu Cahya Dewi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar yang akan menindaklanjuti hasil pertemuan kali ini dengan melakukan penguatan TPD untuk finalisasi dan implementasi Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

------

Penulis : Agus Hekso Proklamanto

Editor: Andreas Rahutomo