Satukan Visi Multipihak, Pelalawan adakan Sosialisasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten (RAK KSB)

FEBRUARI 25,2021

Pangkalan Kerinci - Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah kerja program Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) yang pada saat ini memiliki banyak capaian penting dalam mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan. Pada tahun 2020, melalui serangkaian proses pelibatan multipihak, Kabupaten Pelalawan telah berhasil mengesahkan landasan regulasi sebagai peraturan turunan dari mandat Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 (RAN KSB), yaitu Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan No 73/2020.   

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Perbup No 73/2020 secara daring pada tanggal 17 Februari 2021 dengan menyasar seluruh stakeholder kelapa sawit lingkup Kabupaten Pelalawan, baik dari pemerintahan, swasta, CSO, kelompok pekebun, dan akademisi, serta beberapa stakeholder nasional yang mempunyai interest terhadap pembangunan kelapa sawit di Pelalawan.

Sosialisasi ini mendapatkan sambutan yang baik dari otoritas kelembagaan pusat, provinsi dan kabupaten. Wakil Bupati Pelalawan,  Drs. H. Zardewan, MM memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Kemudian, Direktur SUPD1 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri turut pula memberikan arahan dan masukan terkait sinkronisasi pelaksanaan Perbup dengan Inpres 6/2019 dan penganggarannya di daerah.

Sambutan juga diberikan oleh perwakilan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian yang memberikan apresiasi bagi momentum yang diciptakan oleh Kabupaten Pelalawan dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau turut memberikan apresiasi kepada Kabupaten Pelalawan yang telah selangkah lebih maju dalam menyelesaikan Rencana Aksi Daerah. Yang terpenting dari sosialisasi ini adalah tindak lanjut pelaksanaan dan mekanisme pelaporan yang akan dipegang oleh instansi pelaksana. Kemudian, tindak lanjut lain adalah kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi terhadap target yang ada dalam Rencana Aksi Provinsi (RAP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pelalawan.

Dalam sesi Diskusi dan Tanya Jawab, ada sejumlah pertanyaan dan respon menarik yang menunjukkan bahwa pekerjaan dalam kerangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan memiliki banyak dinamika dalam implementasinya, bahkan sesudah adanya Inpres 6/2019.

Dalam hal ini, Daemeter yang merupakan bagian dari Consortium of Resource Expert (atau yang lebih dikenal sebagai CORE) turut andil dalam memberikan kontribusi bagi produksi kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten Pelalawan dan Siak dengan Siak and Pelalawan Landscape Program (SPLP) yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait perlindungan gambut, percepatan perolehan STD-B dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau menanggapi sosialisasi dengan mengangkat isu terkait sertifikasi ISPO dan kemitraan dengan petani yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan. Hal ini sejalan dengan mandat Perbup No 73/2020 yang menekankan peran kolaborasi antara swasta dan pemerintah. Sektor perbankan yang diwakili oleh Bank Riau Kepri, menegaskan kembali adanya kredit agribisnis bagi petani dan bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membantu kekurangan pendanaan petani yang ingin mengikuti program tersebut.

Di akhir sosialisasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan menekankan bahwa Perbup No 73/2020 ini harus segera diinternalisasi agar dapat berjalan selaras dengan RPJMD dan selanjutnya melaksanakan proses pelaporan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, berkoordinasi dengan Tim Nasional Pelaksana RAN KSB. Perbup No 73/2020 adalah milik seluruh stakeholder kelapa sawit Pelalawan, yang dalam pelaksanaannya diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

-

Ditulis oleh: Agus Hekso Proklamanto 

***