Dorong Sertifikasi ISPO, Sumut Ingin Selesaikan Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

FEBRUARI 25,2021

Medan – Sejak 2011, Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) telah terlaksana melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011. Untuk mempertegas peraturan tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Untuk mengatur pelaksanaan Perpres 44/2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengatur pelaksanaan sertifikasi ISPO di lapangan dan Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta Keputusan Menko Bidang Perekonomian No 257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional tersebut, Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Peraturan No 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 – 2024 (RAP KSB Sumut) sebagai tindaklanjut pelaksanaan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 – 2024 (RAN KSB) di daerah, yang salah satu kegiatan prioritasnya adalah percepatan pelaksanaan ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana tecantum dalam Komponen E.

Namun demikian, pelaksanaan Sertifikasi ISPO di lapangan masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Masalah legalitas lahan dan status kepemilikan masih menjadi kendala utama yang menyebabkan kecilnya pencapaian Sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dalam beberapa kali pertemuan terkait RAP KSB Sumut, penyebab utama yang banyak disebut adalah adanya kasus lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.

Menjawab tantangan tersebut, dan sebagai upaya percepatan Sertifikasi ISPO, SPOI – UNDP memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Persiapan Penyelesaian Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Utara’ pada tanggal 4 Februari 2021 di Kota Medan. FGD tersebut diselenggarakan dengan menggandeng Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, dan dilaksanakan secara daring via Zoom dengan mengundang pemangku kepentingan kelapa sawit di Sumut (Dinas/OPD, Asosiasi Pekebun, Pelaku Usaha Perkebunan, Akademisi/ Badan Peneliti, Lembaga Sosial Masyarakat, dan Lembaga Sertifikasi) yang tergabung dalam Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumut, serta perwakilan dari pemerintah pusat sebagai sumber informasi terkait regulasi penyelesaian.

Kasubbid Kebijakan Kerjasama Kelapa Sawit, Kemenko Perekonomian – Bapak Edwin Mahatir, mengapresiasi segenap multipihak Sumut atas penyelenggaraan pertemuan yang mengangkat isu legalitas lahan yang memang menjadi polemik di sektor kelapa sawit. “Tata kelola perkebunan termasuk penyelesaian status lahan masuk dalam agenda khusus pemerintah pusat, dikarenakan kelapa sawit merupakan komoditas terbesar ekspor Indonesia, Sumut turut menyumbang 14,9% dari total Crude Palm Oil (CPO) nasional. Bukti komitmen tertuang dengan terbitnya Inpres Moratorium No 8/2018, Inpres RAN KSB No 6/2019 serta Perpres Sertifikasi ISPO No 44/2020”, kata Edwin.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Harian FoKSBI Sumut – Ir. Nazli, M.MA, mengemukakan kendala dalam proses clean and clear lahan sawit pekebun swadaya masih terkait dana operasional. Sementara bagi pelaku usaha perkebunan besar, tantangan utamanya adalah landasan regulasi penyelesaiannya.

Dalam sesi diskusi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Ditjenbun Kementerian Pertanian – Ir. Dedi Junaedi, M.Sc membenarkan bahwa kendala terbesar pelaksanaan Sertifikasi ISPO masih terkait legalitas lahan baik  di areal penggunaan lain (APL) maupun yang terindikasi dalam kawasan hutan. Dengan terbitnya UU Cipta Kerja No 11/2020 yang turunannya sedang disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang akan mengatur mekanisme penyelesaian tumpang tindih lahan, akan terdapat beberapa tipologi penyelesaian status lahan kebun milik perusahaan dan pekebun swadaya.

“Terkait kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menganggarkan dana PSR untuk total lahan seluas 180 ribu hektar, yang diantaranya dialokasikan untuk Sumut sebanyak kurang lebih 20 ribu hektar. Komponen verifikasi teknis yang tercakup di dalamnya dapat digunakan untuk dukungan Sertifikasi ISPO. Alokasi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk daerah yang kasus tumpang tindih lahannya dapat diselesaikan”, tutur Dedi.

Tim Ahli FoKSBI Sumut – Ir. Herawati, N, M.MA mengingatkan bahwa Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) perlu segera direalisasikan sebagai indikator keberadaan lahan pekebun dan bukti “pengampunan” sebelum PP UUCK diterbitkan. 

Apkasindo Sumut – Ir. Gus Dalhari Harahap menyatakan siap melakukan Sertifikasi ISPO asal pokok permasalahan termasuk legalitas lahan pekebun diselesaikan. Di Sumut, setidaknya 300 ribuan hektar lahan terindikasi dalam kawasan hutan. “Di RPP disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang sudah ditetapkan, sementara pekebun kelapa sawit justru terindikasi di kawasan yang masih dalam status penunjukan, bahkan belum diselesaikan proses penataan batas hingga temu-gelang yang kemudian perlu dikukuhkan. Harapannya, tata batas kawasan hutan di Provinsi Sumut ini segera diselesaikan agar status kawasan hutan dapat dipastikan dan diharapkan agar RPP UUCK tetap berpihak kepada pekebun”, tekan Gus Dalhari.

Perwakilan dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Christianto Ginting meyakinkan peserta diskusi bahwa semangat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan RPP-nya adalah penyelesaian status kebun kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan. Permasalahan akan dituntaskan dengan beberapa penapisan yaitu akomodir, akomodir dengan denda, akomodir dengan konsep konservasi, dan sanksi.

Menutup acara, Ir. Nazli, M.MA mengingatkan bahwa persiapan penyelesaian legalitas lahan perlu dilakukan dengan pemetaan tata regulasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan. Kolaborasi multi-pihak adalah kunci kesuksesan Sertifikasi ISPO serta untuk mencapai  target 70% produksi minyak kelapa sawit bersertifikat di tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020.

-

Ditulis oleh : Megi Wahyuni 

***