Sumatera Utara Mulai Merancang Sistem Monitoring, Evaluation & Reporting (MER) Pelaksanaan RAN KSB

JANUARI 20,2021

Medan – Sebagai salah satu provinsi pilot proyek Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) – UNDP, Provinsi Sumatera Utara (Provsu) merupakan provinsi pertama yang menerbitkan Peraturan Gubernur No 14 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024.

Pada level kabupaten, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019 – 2028. Kedua peraturan daerah tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah untuk pemenuhan mandat Inpres No 6/2019 terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Untuk memastikan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi telah dilakukan secara efektif, efisien dan sesuai target yang diharapkan, perlu dilakukan kegiatan pelaporan yang mencakup pemantauan dan evaluasi (Monitoring, Evaluation and Reporting/MER).

Dengan latar belakang tersebut, SPOI – UNDP memfasilitasi Rapat Konsultasi Rancangan Sistem MER RAN KSB dengan para pemangku kepentingan kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumut dan FoKSBI Tapanuli Selatan (Tapsel) pada 12 Januari 2021 di Kota Medan.

Bekerjasama dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumatera Utara, sosialisasi ini diselenggarakan sekaligus sebagai sarana menampung aspirasi terkait aspek daerah dari provinsi dan kabupaten yang perlu diikutsertakan dalam rancangan sistem MER RAN KSB. Penyusunan sistem MER RAN KSB dilakukan oleh Konsultan Tim Lembaga Ekolabel Indonesia dengan dukungan fasilitasi SPOI – UNDP.

Ir. Nazli, M.MA, Kadis Perkebunan Provsu sebagai Ketua Harian FoKSBI Sumut, menyampaikan bahwa perkebunan kelapa sawit Sumut merupakan salah satu sumber perekonomian daerah dan nasional pada masa pandemi sekarang.

“Sumut mendukung penuh pelaksanaan RAN KSB dan pelaporan pelaksanaan capaiannya di tingkat provinsi dan kabupaten. Ini menjadi upaya peningkatan produktivitas dan memastikan perkebunan kelapa sawit Sumut dikelola secara berkelanjutan karena potensi ekonominya yang sangat luar biasa”, kata Nazli.

Moch. Eddy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Kemenko Bidang Perekonomian, merespon pernyataan pembuka tersebut dengan mengapresiasi Sumut dan Tapsel atas komitmen pelaksanaan RAN KSB.

Mengingat RAN KSB sifatnya instruktif oleh Presiden, maka kegiatan MER capaian RAN KSB dilakukan tidak hanya oleh unsur  pemerintah tetapi juga multi-pihak terkait kelapa sawit lainnya yakni perusahaan swasta, perusahaan perkebunan, lembaga pekebun, akademisi, lembaga sertifikasi dan lembaga sosial masyarakat lainnya secara kolaboratif.

Sesi diskusi dengan Tim FoKSBI Sumut dan Tim FoKSBI Tapsel membahas tentang pentingnya mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Dinas/OPD dalam pelaporan capaian Rencana Aksi Daerah oleh Tim Pelaksana Daerah (TPD). Terkait mekanisme dan kelembagaan pelaporan, Sekretariat  TPD di provinsi dan kabupaten mempunyai peran krusial tidak hanya dalam pengumpulan data dan perumusan laporan, namun juga menyampaikannya ke Sekretariat Tim Pelaksana Nasional.

Rapat konsultasi yang dilaksanakan secara hybrid secara langsung di Medan dan juga via Zoom Meeting ini mendapat respon yang positif dengan hadirnya para peserta yang berasal dari berbagai institusi. Rancangan sistem MER RAN KSB diharapkan dapat segera disempurnakan dengan mengelaborasi masukan dari Tim FoKSBI Sumut dan FoKSBI Tapsel, demi kelancaran proses pelaporan capaian pelaksanaan RAN KSB di Sumut.

***