Sektor Swasta Dukung Kelapa Sawit Berkelanjutan

JANUARI 20,2021

Meskipun pandemi Covid-19 masih merebak dan berdampak negatif pada hampir semua sektor kegiatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, namun tahun 2020 menjadi tonggak capaian penting bagi perjalanan Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 (RAN KSB).

Selama bulan November 2020, Pemerintah Indonesia yang dikoordinir oleh Kemenko Bidang Perekonomian berhasil melaksanakan sosialisasi RAN KSB kepada perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di 14 cabang provinsi dengan difasilitasi SPOI UNDP. Pelibatan GAPKI merupakan hal yang krusial mengingat peran penting GAPKI dalam pelaksanaan kegiatan RAN KSB di tingkat tapak.

Pelaku usaha dan masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama sehingga perlu dirangkul sebaik mungkin untuk mewujudkan peta jalan tata kelola kelapa sawit Indonesia yang tertuang dalam RAN KSB. Pesan ini disampaikan dalam arahan Dr. Musdhalifah Machmud, Deputi Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian yang juga menjadi Ketua Tim Pelaksana Nasional RAN KSB.

Proses sosialisasi kepada perwakilan GAPKI ini turut dikawal oleh Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Ir. Dedi Junaedi, M.Sc, Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan yang juga bertugas sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Dalam paparan yang disampaikan, sektor swasta dapat berkontribusi pada semua komponen RAN KSB.

Sosialisasi ini mendapatkan respon dan dukungan yang cukup positif dari mayoritas perwakilan GAPKI karena Inpres ini diharapkan dapat sebagai katalis bagi penyelesaian masalah di bidang kelapa sawit. GAPKI juga berharap agar RAN KSB dapat memberikan jalan keluar kejelasan status lahan, terutama terkait kebun kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.

Selain masalah peraturan, GAPKI turut menyoroti kendala lapangan yang berkaitan dengan penyaluran kredit bagi pekebun. Ini ditanggapi oleh Moch. Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Kemenko Perekonomian, bahwa jika ada permasalahan yang menghambat penyaluran KUR yang tidak dapat diselesaikan di tataran teknis, maka dapat disampaikan kepada Kemenko Bidang Perekonomian.  

Pada akhir sosialisasi, Dr. Rusman Heriawan, penasihat Forum RAN KSB memberi penutup dengan menyampaikan bahwa semua pihak harus hadir dalam mendukung pelaksanaan RAN KSB, mulai dari pemerintah (melalui instrumen kebijakan dan regulasi), pelaku usaha dan NGO. Pelaksanaan Inpres RAN KSB sangat membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan RAN KSB sebaiknya dilihat sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya sebagai keharusan karena keberlanjutan kelapa sawit merupakan sebuah tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan Inpres No. 6/2019 memberikan kondisi pemungkin bagi percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO yang sejalan dengan komitmen GAPKI untuk mencapai ISPO 100% bagi para anggotanya.